JAKARTA | ALTRIAN NEWS – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam keadaan aman dan terkendali. Pernyataan itu disampaikan untuk membantah isu yang menyebut kondisi fiskal nasional terancam jebol akibat defisit yang disebut-sebut bisa melampaui batas aman.
Penegasan tersebut disampaikan Said Abdullah melalui keterangan tertulis pada Senin (11/5/2026), di tengah beredarnya kabar mengenai menipisnya saldo APBN dan tekanan terhadap keuangan negara akibat situasi ekonomi global.
Menurut Said, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang berada dalam keadaan genting. Sebab, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kritik dan alarm kewaspadaan dari akademisi maupun pengamat ekonomi harus diapresiasi. Itu bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan negara. Yang berbahaya justru ketika publik sudah apatis dan tidak peduli,” kata Said Abdullah.
Ia menjelaskan, meskipun ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Banggar DPR RI, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 mencapai 5,6 persen. Angka tersebut didorong momentum Ramadan dan Idulfitri yang meningkatkan konsumsi masyarakat serta menggerakkan sejumlah sektor usaha.
Sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, hotel, dan restoran disebut menjadi sektor yang paling terdampak positif selama periode tersebut.
Selain konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah juga dinilai berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional disebut mencapai 1,26 persen.
Di sisi lain, pendapatan negara juga menunjukkan tren peningkatan. Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dan tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Said Abdullah, pemerintah bahkan masih memiliki surplus dari selisih lebih bayar dan kurang bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun.
“Artinya pemerintah masih memiliki tabungan pajak,” ujarnya.
Banggar DPR RI juga memastikan posisi defisit APBN masih berada dalam batas aman. Hingga kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Said mengatakan pemerintah saat ini menerapkan strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode guna menjaga stabilitas fiskal nasional. Dengan langkah tersebut, defisit APBN diperkirakan tetap terkendali bahkan berpotensi lebih rendah dari target, yakni sekitar 2,56 persen terhadap PDB.
Ia juga meluruskan isu yang menyebut saldo anggaran negara tinggal Rp120 triliun. Menurutnya, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tersedia sepenuhnya.
Namun, sekitar Rp300 triliun ditempatkan di sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tetap memberikan imbal hasil bagi negara.
“Jadi SAL tetap utuh sebesar Rp420 triliun dan penggunaannya juga harus melalui persetujuan DPR sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Meski optimistis terhadap kondisi APBN saat ini, Banggar DPR RI mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan lebih berat.
Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain kenaikan harga komoditas global, berakhirnya momentum konsumsi Lebaran, hingga tekanan ekonomi eksternal yang masih berlanjut.
Karena itu, langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan safe mode dinilai tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut meliputi refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Banggar DPR RI juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada belanja negara sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Said Abdullah, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen sehingga penguatan sektor riil tetap menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan melalui pemberian insentif serta pembenahan iklim investasi.
“Jika sektor-sektor tersebut tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja formal akan meningkat dan kelas menengah bisa kembali menguat,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Said Abdullah meminta pemerintah segera menyiapkan berbagai program quick win yang mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang pemerintah.
Penulis : Acan
Editor : Tim Altrian News
Penerbit : Altriannews.com
