JAKARTA | ALTRIANNEWS.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati postur indikatif RAPBN 2026 pada Juli 2025.
Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus mendatang.
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, memproyeksikan pendapatan negara tahun depan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun.
Belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit dipatok di level 2,53 persen PDB atau sekitar Rp 706 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang memproyeksikan pendapatan Rp2.865,5 triliun dan belanja Rp3.527,5 triliun.
Said menilai target RAPBN 2026 cukup menantang. Tantangan datang dari kebijakan tarif baru Presiden AS Donald Trump, konflik geopolitik, dan daya beli masyarakat yang belum pulih.
Ia juga menyoroti hilangnya PNBP sekitar Rp 80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara, sehingga setoran dividen BUMN ke negara ditiadakan.
Meski begitu, Said optimistis RAPBN 2026 menjadi modal penting untuk memulihkan daya beli dan menjaga kinerja ekspor.
Ia mendorong pemerintah mencari pasar baru agar tidak bergantung pada tujuan ekspor tradisional.
RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurut Said, program-program ini akan menjadi game changer peningkatan kualitas SDM. Saat ini, 54 persen angkatan kerja hanya lulusan SMP ke bawah.
Namun ia mengingatkan, APBN saja tidak cukup membiayai pembangunan. Perlu keterlibatan swasta melalui skema KPBU dan investasi langsung.
“Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tegas Said. (wkd)
Redaksi: Altriannews.com
Penulis: Bucek can
Editor: Redaksi
