SUMENEP | ALTRIAN NEWS – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kinerja pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Bupati Fauzi saat memaparkan Nota Keuangan atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (6/10/2025).
Dalam paparannya, Fauzi menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Tema pembangunan tahun depan, lanjutnya, mengusung semangat “Memantapkan Stabilitas Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
“Perencanaan anggaran kami lakukan secara realistis, disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas riil daerah. Setiap alokasi anggaran perangkat daerah ditetapkan berdasarkan target kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar-OPD,” ujar Fauzi dalam sambutannya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen menerapkan prinsip “money follows program”, agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Meski situasi global masih diliputi ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi, Fauzi menyatakan optimismenya terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 mencapai 4,99 persen dengan inflasi terkendali di angka 2,37 persen. Sementara di tingkat daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumenep tumbuh impresif sebesar 6,46 persen pada kuartal pertama tahun 2025.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Sumenep memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,03 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp334,3 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,68 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,21 triliun, yang meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.
Selisih antara pendapatan dan belanja itu menimbulkan defisit sebesar Rp184,2 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
Menurut Bupati Fauzi, langkah tersebut menunjukkan APBD 2026 disusun secara seimbang, kredibel, dan tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Politisi PDI Perjuangan itu juga berharap pembahasan RAPBD 2026 bersama DPRD Sumenep dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami yakin, dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, APBD 2026 bisa disahkan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep,” pungkas Bupati Fauzi.
Penulis : Acan
Editor : Tim Altrian News
Penerbit : Altriannews.com
