SUMENEP|altriannews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat kesiapan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pemenuhan dan penataan data pendukung.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Desk Pemenuhan Data Dukung PSN yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan memiliki kualitas yang memadai, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program secara lebih terukur.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, mengatakan ketersediaan data berkualitas merupakan salah satu unsur penting dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Pemenuhan data dukung PSN menjadi bagian penting agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Arif, dikutip dari Madurapost, Kamis (13/8/2026).
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD diminta memastikan data yang disampaikan lengkap, akurat, terbaru, serta memiliki dasar yang jelas.
Data pendukung tersebut mencakup berbagai indikator, sasaran, serta informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelaksanaan program yang masuk dalam konteks PSN di Kabupaten Sumenep.
Penataan data menjadi penting karena perencanaan pembangunan membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang tidak diperbarui berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
Karena itu, Bappeda mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan pengecekan kembali terhadap data yang menjadi kewenangannya.
Selain kelengkapan, aspek akurasi juga menjadi perhatian. Data yang digunakan dalam proses perencanaan perlu memiliki sumber dan dasar yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis maupun pengambilan keputusan.
Arif menegaskan, data tidak semestinya hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif dalam proses perencanaan.
“Data itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Data harus bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan program sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan data memiliki fungsi yang lebih luas dalam siklus pembangunan daerah.
Data diperlukan sejak tahap perencanaan, kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program hingga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan.
Dalam konteks PSN, sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan kebijakan nasional menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyiapkan informasi sesuai kebutuhan perencanaan serta memastikan data sektoral dari masing-masing OPD dapat digunakan secara konsisten.
Rapat desk juga memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap data yang akan menjadi bagian dari dokumen pendukung.
Dengan proses tersebut, Bappeda dapat memperoleh gambaran yang lebih terstruktur mengenai kesiapan data dari masing-masing perangkat daerah.
Penguatan basis data juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan secara lebih objektif.
Namun, pemenuhan data tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi pembangunan dapat berubah, sehingga data yang digunakan perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, langkah tersebut sekaligus mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan data sektoral.
Kualitas data pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Bappeda, tetapi juga membutuhkan dukungan setiap OPD sebagai pemilik dan pengelola data sesuai bidang masing-masing.
Pada bagian ekor berita, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian. Pertama, data pendukung PSN harus disusun secara lengkap dan bersumber jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi pembangunan di daerah.
Ketiga, pemanfaatan data harus diarahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur pelaksanaan dan capaian pembangunan.
Penguatan data tersebut diharapkan dapat membantu Kabupaten Sumenep menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Pada saat yang sama, kualitas perencanaan tetap membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar informasi yang dihimpun tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan pemenuhan data yang lebih tertib dan terintegrasi, Bappeda Sumenep mendorong proses perencanaan pembangunan agar semakin berbasis data serta mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kebutuhan dan capaian pembangunan daerah.
Penulis: ACAN
Editor: Tim Altrian News
Tidak ada Respon