SURABAYA | ALTRIAN NEWS – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menegaskan kedekatan historis dan ideologis antara PDIP dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam momentum Halal Bihalal Syawal 1447 Hijriah, Minggu (12/4/2026).
Menurut Said, Jawa Timur merupakan basis kuat perpaduan kekuatan “ijo-abang”, yakni santri dan nasionalis yang selama ini menjadi fondasi sosial dan politik di daerah tersebut.
“Dua kekuatan ini sudah mengakar hingga ke tingkat kampung di Jawa Timur,” kata Said dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, kelompok santri merepresentasikan basis NU, sedangkan “abang” mencerminkan kekuatan nasionalis yang menjadi basis PDI Perjuangan.
Said menyebut, pembelahan sosial antara santri dan abangan yang pernah menguat sejak era 1950-an kini mulai mencair. Bahkan, sejumlah survei menunjukkan pemilih berlatar belakang NU banyak yang menyalurkan dukungan kepada PDI-P.
“Atas dasar itu, PDI-P, khususnya di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.
Ia menilai, secara sosial kedua kelompok tersebut memiliki kesamaan tantangan, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.
Lebih lanjut, Said memaparkan peran masing-masing pihak. NU, kata dia, berfokus pada pemberdayaan umat, sementara PDIP menjalankan fungsi politik melalui kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keduanya juga memiliki kesamaan nilai ideologis, yakni menjunjung Islam wasathiyah atau Islam moderat yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi.
“PDI-P berpegang pada prinsip tersebut. Kami ingin Islam hadir sebagai rahmat yang menenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh NU untuk berkiprah di PDI Perjuangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami berharap para kiai, gus, bu nyai, dan ning dapat berijtihad politik bersama PDI-P,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan tokoh NU dalam politik diyakini dapat memperluas manfaat sosial sekaligus memperkuat kehidupan berbangsa.
Said juga mengulas sejarah halal bihalal sebagai tradisi politik Indonesia. Ia menyebut istilah tersebut diperkenalkan oleh KH Abdul Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno pada 1948 untuk meredakan konflik politik.
“Tradisi ini menjadi cara para pendiri bangsa merawat persatuan di tengah perbedaan,” ucapnya.
Di era digital, Said mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap fenomena “post-truth” atau kaburnya batas antara kebenaran dan informasi yang menyesatkan, khususnya di media sosial.
Ia menekankan pentingnya budaya tabayyun, menjaga silaturahmi, serta mengedepankan akal sehat dalam menerima informasi.
“Dalam politik, kami berkomitmen menjaga kejujuran, tidak menghasut, membuka ruang dialog, dan tetap rendah hati dalam perjuangan,” tandasnya.
Penulis : Acan
Editor : Tim Altrian News
Penerbit : Altriannews.com
