SUMENEP | ALTRIANNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) berkomitmen untuk melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan P2KB) Sumenep, drg. Ellya Fardasah, M. Kes., menegaskan bahwa UHC merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
“Program UHC merupakan program kesehatan yang sudah berjalan dan tetap menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meneruskan sebagai salah satu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep di seluruh pelayanan kesehatan,” kata drg. Ellya Fardasah, M. Kes, Selasa (04/03/2025)
“Sampai detik ini kurang lebih kalau dari kependudukan itu hampir 97% masyarakat di Kabupaten Sumenep menggunakan UHC,” imbuhnya.
Perempuan yang familiar disapa Ibu Ellya ini menambahkan bahwa komitmen kami salah satunya adalah tentang kesehatan. “Jadi yakin untuk Kabupaten Sumenep masalah kesehatan jadi prioritas kami, buktinya di Kepulauan ada Rumah Sakit Abuya, ini salah satu komitmen Bapak Bupati tentang kesehatan,” tuturnya.
Program UHC ini memungkinkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep memperoleh pelayanan kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga RSUD secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
“Kondisi ini untuk melindungi risiko finansial ketika masyarakat menggunakan layanan kesehatan, karena tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat,” tegasnya.
UHC mencakup seluruh rangkaian layanan kesehatan penting, dari promosi kesehatan hingga pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Memberikan akses kesehatan yang berkualitas kepada semua masyarakat, terutama yang paling rentan dan memastikan semua masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan dan di mana mereka membutuhkannya.
“Hal ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan yang diakibatkan oleh risiko finansial saat menggunakan layanan kesehatan,” pungkasnya. (Red)
