SUMENEP | altriannews.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan agar penanganan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi yang menjadi akar masalah masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, mengatakan karakteristik geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumenep yang beragam membutuhkan intervensi berbeda sesuai potensi masing-masing wilayah.
Menurut Arif, strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terarah dengan melihat kondisi masyarakat dan karakteristik wilayah yang menjadi sasaran program.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Arif, Kamis (17/9/2026).
Pendekatan tersebut menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.
Pemerintah daerah tidak hanya diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan.
Arif menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
Ketiganya meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
“Penanganan kemiskinan harus melihat kondisi masyarakat dan wilayah secara lebih spesifik. Karena itu, intervensi perlu diarahkan pada pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan penanganan wilayah yang memiliki konsentrasi kemiskinan,” jelas Arif.
Strategi tersebut menjadi penting mengingat karakteristik Kabupaten Sumenep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak sepenuhnya sama.
Perbedaan karakteristik tersebut membutuhkan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Di sisi lain, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Persoalan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan, hingga akses terhadap infrastruktur dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Program tersebut melibatkan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sektor yang dilibatkan antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga pemberdayaan masyarakat.
Melalui pendekatan lintas sektor tersebut, pemerintah daerah berupaya agar penanganan kemiskinan tidak berjalan secara parsial.
Program yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, misalnya, membutuhkan dukungan sektor lain seperti pelatihan, akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan usaha masyarakat.
Demikian pula dengan pengurangan beban pengeluaran. Bantuan sosial tetap memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan, namun kebijakan tersebut perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pendekatan berbasis wilayah juga memungkinkan pemerintah melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Pemetaan tersebut menjadi penting untuk menentukan jenis intervensi yang sesuai dengan persoalan di masing-masing wilayah.
Wilayah dengan potensi pertanian dapat diarahkan pada penguatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Sementara wilayah pesisir dan kepulauan dapat memperoleh penguatan sesuai potensi perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Untuk sektor UMKM, penguatan kapasitas pelaku usaha juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, efektivitas strategi tersebut tetap membutuhkan data yang akurat, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sasaran.
Pada bagian ekor berita, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian dalam strategi pengentasan kemiskinan Sumenep. Pertama, bantuan sosial tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat membutuhkan penguatan sektor ekonomi sesuai potensi wilayah. Ketiga, kolaborasi lintas sektor melalui SIMPUL menjadi bagian penting agar penanganan kemiskinan tidak dilakukan secara terpisah-pisah.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Sumenep berupaya membangun strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terukur dan menyesuaikan karakteristik masyarakat.
Keberhasilan kebijakan nantinya tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mengurangi beban masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan ekonomi.
Bappeda Sumenep menempatkan koordinasi dan perencanaan berbasis data sebagai bagian penting dalam menjaga agar berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan sesuai sasaran.
Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar upaya meningkatkan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Penulis: ACAN
Editor: Tim Altrian News
Tidak ada Respon