SUMENEP | Altriannews.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sumenep.
Hal tersebut disampaikan Bupati Fauzi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) penyusunan materi teknis RDTR Kabupaten Sumenep, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, penyusunan RDTR merupakan bagian penting dalam mendukung arah pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara terencana dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Dalam rangka menyusun RDTR ini, setiap detail apa pun harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan,” kata Bupati Sumenep.
Ia menegaskan, koordinasi diperlukan agar dokumen RDTR yang disusun tidak berjalan secara parsial. Setiap kepentingan pembangunan perlu dikomunikasikan sehingga dapat menghasilkan perencanaan tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bupati juga menilai FGD menjadi ruang penting untuk menyerap berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Masukan tersebut diperlukan agar penyusunan RDTR dapat melihat kondisi dan kebutuhan daerah secara lebih menyeluruh.
“Kegiatan FGD ini tentu strategis, khususnya bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih baik,” ujarnya.
FGD tersebut menjadi bagian dari proses konsultasi publik dalam penyusunan materi teknis RDTR. Kegiatan ini juga berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang.
Penyusunan RDTR tidak hanya berkaitan dengan pengaturan ruang untuk pembangunan. Dokumen tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, perkembangan wilayah, serta arah pembangunan daerah.
Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, akademisi, asosiasi, serta unsur masyarakat menjadi penting dalam memberikan masukan.
Melalui proses konsultasi publik, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di wilayah Kabupaten Sumenep.
Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan dokumen RDTR sehingga rencana tata ruang yang dihasilkan dapat lebih terarah dan dapat menjadi acuan pembangunan.
RDTR juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian terhadap pemanfaatan ruang. Dengan perencanaan yang lebih detail, pembangunan diharapkan dapat dilakukan sesuai peruntukan ruang dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan RDTR menjadi salah satu instrumen dalam mengarahkan perkembangan wilayah. Dokumen tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan yang terencana sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Penyusunan RDTR Kabupaten Sumenep dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang membutuhkan proses komunikasi yang berkelanjutan.
Koordinasi lintas sektor menjadi penting karena setiap kebijakan pembangunan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Dengan komunikasi yang baik sejak tahap awal, potensi perbedaan kepentingan dapat dibahas dan dicarikan solusi dalam proses penyusunan dokumen.
Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan dapat terus membuka ruang partisipasi publik selama proses penyusunan RDTR berlangsung. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan di lapangan.
1. Koordinasi lintas sektor menjadi penekanan Bupati Achmad Fauzi dalam penyusunan RDTR Kabupaten Sumenep.
2. FGD dan konsultasi publik menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari pemerintah, akademisi, masyarakat, asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Aspek pembangunan dan lingkungan perlu berjalan beriringan agar RDTR dapat menjadi instrumen perencanaan tata ruang yang terarah dan berkelanjutan.
Penulis: ACAN
Editor: Tim Altrian News
Tidak ada Respon