SUMENEP, AlltrianNews – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.977.000.000 untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor pada tahun anggaran berjalan.
Anggaran tersebut bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), anggaran itu terbagi menjadi dua paket kegiatan.
Paket pertama berupa pengadaan hand tractor senilai Rp525.000.000. Sedangkan paket kedua berupa hibah barang hand tractor dengan nilai Rp1.452.000.000.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan bantuan alsintan itu akan disalurkan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengajukan usulan.
“Penerima bantuan disesuaikan dengan kelompok tani pengusul,” kata Chainur Rasyid saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).
Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, program bantuan alsintan diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan pertanian.
Menurutnya, penggunaan hand tractor akan membuat petani lebih efisien dari sisi waktu maupun tenaga dibandingkan pengolahan lahan secara manual.
Ia menambahkan, mekanisasi pertanian menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan.
“Ketersediaan alsintan diharapkan membantu petani mengoptimalkan musim tanam,” ujarnya.
Program pengadaan alsintan melalui skema pokir DPRD ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menopang sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumenep.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menyatakan program tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat saat kegiatan reses.
“Kami usulkan setelah melakukan reses. Itu berdasarkan aspirasi konstituen,” kata Juhari.
Ia berharap DKPP dapat memanfaatkan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta segera merealisasikan program tersebut.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program akan berdampak pada serapan anggaran daerah sekaligus manfaat yang lebih cepat dirasakan petani.
“Kalau cepat terealisasi, serapan anggaran bagus. Sebaliknya kalau lamban, yang dirugikan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Acan
Editor : Tim Redaksi Altriannews
