SUMENEP | ALTRIAN NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat capaian positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep Tahun 2025, angka kemiskinan mengalami penurunan cukup signifikan.
“Persentase penduduk miskin turun menjadi 17,02% atau sekitar 188,48 ribu jiwa, dibandingkan 17,78% atau sekitar 196,42 ribu jiwa pada tahun sebelumnya,” kata Dr. Ir. Arif Firmanto, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, penurunan ini merupakan hasil nyata dari pelaksanaan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di tingkat daerah.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Dr. Arif menjelaskan, strategi yang ditempuh pemerintah meliputi tiga pilar utama.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Langkah ini dilakukan melalui berbagai program seperti bantuan sosial Program Sembako, PKH, beasiswa pendidikan, serta asistensi lansia.
Selain itu, pemerintah juga menjamin layanan kesehatan melalui UHC dan BPJS Ketenagakerjaan, menyediakan makanan tambahan bagi balita stunting, mengembangkan Sekolah Orang Tua Hebat, serta menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Program lain yang turut berperan antara lain subsidi transportasi wilayah kepulauan, serta penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal, mencakup pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha.
Pemerintah juga menggelar job fair, melaksanakan program padat karya infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal, dan memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Program ini menyasar wilayah tertinggal dengan mengoptimalkan dana desa untuk usaha produktif melalui BUMDes, membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik, serta meningkatkan akses air minum dan layanan dasar pendidikan serta kesehatan.
Rencana Terpadu dan Data Akurat
Selain tiga pilar tersebut, Pemkab Sumenep juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Dokumen ini menjadi arah kebijakan terpadu dalam percepatan penurunan kemiskinan di masa mendatang.
“Upaya ini juga didukung oleh pengembangan sistem data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutup Dr. Arif Firmanto.
Penulis: Acan
Editor: Tim Altrian News
Penerbit: Altriannews.com
