SURABAYA | ALTRIAN NEWS – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dikabarkan diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Said mengatakan, PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi langkah hukum yang ditempuh KPK. Ia mengajak semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo dan kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT. Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (8/11/2025).
Menurut Said, PDI Perjuangan berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan, integritas dan penegakan hukum adalah prinsip utama yang tidak boleh ditawar.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Said juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang selalu mengingatkan seluruh kader untuk menjaga integritas dan tidak mencampuri urusan lembaga penegak hukum.
“Seperti yang selalu diingatkan Ibu Megawati, kami tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh langkah KPK membersihkan praktik korupsi di tubuh pemerintahan daerah.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi, apalagi oleh KPK,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Said menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menyesalkan apabila ada pejabat daerah dari PDI Perjuangan yang tidak mampu menjaga amanah publik.
“Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami menyesalkan jika yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” kata Said.
Said menambahkan, kasus yang menimpa Bupati Ponorogo akan menjadi bahan evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Penguatan pembinaan kader, mekanisme rekrutmen, serta pengawasan terhadap kepala daerah dari partai akan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang menyimpang di kemudian hari,” pungkasnya.
Penulis : Acan
Editor : Tim Altrian News
Penerbit : Altriannews.com
